BPD

BPD ( Badan Perwakilan Desa )

           BPD atau Badan Perwakilan Desa adalah Suatu lembaga legislatif di tingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. BPD berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah Desa.

Wewenang BPD : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 

e. Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 

f.  Menyusun tata tertib BPD.

Kewajiban BPD : 

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e. Memproses pemilihan kepala desa;

f.  Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. 

Fungsi BPD :

a. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
c. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.